Seiring dengan berlalunya tahun 2025, kita memasuki fase penentuan untuk mencapai target swasembada pangan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam dua tahun yang tersisa menuju target tersebut, fokus utama kita adalah meningkatkan kinerja di semua sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung produktivitas ekonomi biru.
Pentingnya Ekonomi Biru
Swasembada pangan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan sumber daya pangan. Di sektor kelautan dan perikanan, kami mengutamakan prinsip ekologi dengan menjadikan ekonomi biru sebagai panduan.
Langkah Menuju Swasembada Garam
-
Penutupan Impor Garam Konsumsi: Berdasarkan data produksi dan kebutuhan, impor garam konsumsi akan ditutup pada tahun 2025. Langkah ini diikuti dengan kebijakan serupa untuk garam industri hingga tahun 2027.
-
Peningkatan Kualitas: Standar kualitas garam, termasuk kadar NaCl minimum 97 persen, harus dipenuhi untuk mendukung kebutuhan industri.
Pergaraman Berkelanjutan
-
Ekstensifikasi dan Intensifikasi: Melalui metode konvensional dan modernisasi teknologi, kami mendorong peningkatan produksi garam.
-
Penguatan Regulasi: Pengelolaan pergaraman kini berpusat di KKP, dengan revisi regulasi untuk mendukung swasembada garam pada tahun 2027.
Potensi Sektor Perikanan
-
Produksi yang Mencukupi: Sektor perikanan telah mampu memenuhi kebutuhan domestik dan bahkan ekspor.
-
Tantangan: Meski ekspor positif, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dalam budi daya perikanan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam.
Program Revitalisasi
- Tambak Idle Pantura: Sosialisasi program revitalisasi tambak idle, termasuk budi daya nila, untuk meningkatkan produksi ikan nasional.
Sinergi dan Harapan
-
Peran Seluruh Pihak: Untuk mencapai swasembada garam dan mengoptimalkan sektor perikanan, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.
-
Mendukung Ekonomi Biru: Langkah-langkah inovatif dalam tata kelola ekonomi biru diharapkan akan memberikan dampak positif dalam mendukung program prioritas nasional.
Melalui langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, kami optimis dapat meraih kesuksesan dalam program swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi negara.
Anggota Komisi VIII Menyarankan Penyelenggaraan Keberangkatan Jemaah Haji Usia di Atas 70 Tahun diprioritaskan