Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang saat ini nonaktif, melawan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan dalam kasus penerapan darurat militer singkat. Pihak Yoon menyatakan surat perintah tersebut ilegal.
Yoon dituduh mendalangi deklarasi darurat militer yang gagal pada 3 Desember, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.
Penangkapan dan Penggeledahan
-
Otoritas yang Mengeluarkan: Pengadilan Distrik Barat Seoul menerbitkan surat perintah tersebut berdasarkan permintaan Markas Besar Investigasi Gabungan.
-
Waktu dan Tujuan: Surat perintah penangkapan dikeluarkan pagi hari tanpa jadwal proses selanjutnya.
-
Alasan Penahanan: Yoon dianggap mengabaikan panggilan untuk diperiksa terkait darurat militer singkat, yang menyebabkan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengajukan langkah hukum.
Tudingan dan Pembelaan
-
Tuduhan Tambahan: Selain deklarasi darurat militer, Yoon juga didakwa merencanakan pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya.
-
Penolakan dan Klaim Kebelakang: Pengacara Yoon menyatakan surat perintah penangkapan ilegal, menegaskan bahwa lembaga yang menyelidiki, yaitu CIO, tidak berwenang dalam kasus ini.
Langkah Lanjutan
-
Penyelidikan: Selain penangkapan, pengadilan juga menyetujui surat perintah penggeledahan untuk kediaman resmi Yoon.
-
Kontroversi Hukum: Sementara pihak berwenang mengambil langkah ini, polemik seputar kewenangan lembaga dan tindakan Yoon terus menjadi sorotan.
Disclaimer: Informasi di atas bersumber dari kantor berita AFP dan Yonhap, pada Selasa (31/12/2024), dan kemungkinan terdapat perkembangan lebih lanjut sejak waktu publikasi artikel ini.
Jalan Nasional Sukabumi Kembali Tertutup oleh Longsor, Lalu Lintas Dialihkan